ADONARA DI PERSIMPANGAN MENUJU “KABUPATEN” ADONARA
Oleh: P. Yohanes Kopong Tuan, MSF
Berbicara mengenai Adonara berarti berbicara mengenai sebuah historisitas perjalanan Adonara bersama manusia yang disebut orang Adonara. Ketika berbicara mengenai historisitas Adonara berarti pada tempat pertama adalah berbicara mengenai sebuah rencana, identitas dan manusia pada awal lahirnya sebuah kepulauan yang diberi nama Adonara dan alasan mengapa diberi nama Adonara.
Dari sebua rencana atau visi awal, lahirlah sebuah harapan, cita-cita dan perjuangan dari anak cucu Adonara dalam seluruh rangkaian perjalanan menuju masa depan. Ketika berbicara mengenai masa depan Adonara, pada masa sekarang dan yang akan datang, Adonara seakan berada di persimpangan; Adonara harus memilih dan menentukan sikap dalam sebuah keputusan yang paling mendasar, bijaksana dan arif. Memilih untuk tetap bertahan dalam panorama wajah lama seperti Adonara dalam sejarah perjalanan bangsa atau mengubah dan memperbaharui Adonara menjadi Adonara yang mandiri, yang penuh sinergisitas dan vitalitas dalam proses pencapaian kesejahteraan bersama masyarakat Adonara.
Mungkinkah “Kabupaten” Adonara?
Gagasan mengenai perjuangan menjadikan Adonara sebagai salah satu kota “Kabupaten” mandiri di wilayah kepulauan Flores Timur kiranya bukan isu baru. Gagasan penting ini sudah lama dibicarakan. Di balik gagasan penting di atas, ada satu pertanyaan penting yang perlu dibahas lebih lanjut. “Mungkinkan “Kabupaten” Adonara? Ketika pertanyaan ini dilontarkan kepada para generasi muda lewo tanah Adonara dan tidak terlupakan para penggagas lewo tanah Adonara yang mewakili para orang tua, jawabannya pasti “mungkin” dengan berbagai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan kondisi masyarakat Adonara dan juga sumber daya-sumber daya alam di Adonara termasuk sumber daya manusianya.
Pada tempat pertama yang perlu diperhatikan berkaitan dengan jawaban “Ya Adonara” memiliki kesempatan menjadi salah satu “Kabupaten” di wilayah Flores Timur, kiranya tidak berangkat dari kekecewaan atau iri hati dan sentiment pribadi atau kelompok tertentu terhadap kota Lembata yang pada akhirnya lolos menjadi salah satu kota Kabupaten di wilayah tersebut. Atau juga karena kekecewaan terhadap kepemimpinan pemerintah Kabupaten Flores Timur yang selama ini menjadi payung lewo tanah Adonara tetapi justru memarjinalkan Adonara sebagai bagian dari Kabupaten Flores Timur.
Hal pokok yang perlu diperhatikan berkaitan dengan usaha dan perjuangan menjadikan Adonara sebagai kota “Kabupaten” adalah bahwa perjuangan itu berakar dan berpijak pada dan dari aspirasi kesadaran seluruh lapisan masyarakat Adonara untuk memperjuangan kesejahteraan bersama masyarakat Adonara sebagai tujuan bersama untuk memberdayakan dan membudayakan masyarakatnya. Kepentingan kesejahteraan bersama inilah yang wajib diperhatikan oleh para penggagas sebagai wakil dari masyarakat Adonara sehingga tidak terjadi konflik-konflik kepentingan dalam perjuangan maha besar ini.
Kesadaran akan kepentingan kesejahteraan bersama yang menjadi landasan dan arah perjuangan hendaknya ditempatkan di atas segala kepentingan pribadi atau kelompok apalagi kepentingan politisi yang haus kekuasaan. Oleh karena itu, menurut hemat saya, saya kembali mengajukan pertanyaan; “bersedia dan relakah para penggagas menerima secara arif jika kelak Adonara sebagai “Kabupaten” di bawa kepemimpinan pihak lain yang bukan penggagas tetapi yang berkompeten dan profesional di dalam menjalankan roda pemerintahan “Kabupaten” Adonara? Kita bisa belajar pada proses politik dan demokrasi bangsa yang disebut Indonesia, di mana wajah kepemimpinan bangsa sebagian besar dihiasi oleh wajah politisi-politisi lama yang tidak rela kekuasaan yang telah digenggam diberikan kepada generasi muda yang menyebabkan terputusnya regenerasi dan pemberdayaan kepemimpinan Republik ini. Situasi demikian bukannya melahirkan kesejahteraan bersama melainkan semakin menyuburkan dan semakin mengakarnya struktur-struktur dosa yang membentuk sistem lingkaran setan dalam sistem kepemimpinan. Orientasi perjuangan generasi muda juga semakin muda dipolitisir dan terprovokasi karena belajar pada pengalaman politisi-politis busuk berwajah lama. Semoga para penggagas yang dimotori oleh generasi muda Adonara tidak terjebak dalam kerangkeng politisi yang tidak pernah memikirkan kepentingan bersama, yang tidak pernah memikirkan bagaimana mengembalikan wajah Adonara dalam sebuah kemandirian dan keharmonisan.
Hanna Arendt dalam pembicaraannya mengenai pentingnya membangun budaya politik santun menegaskan bahwa; politik adalah seni mengabadikan diri manusia yang terus dikenang karena kepeduliaan terhadap kehidupan bersama dan penerimaan pluralitas dengan membangun ruang publik kebebasan berpolitik dan kesamaan. Politik sebagai seni mengandung keagungan dan kesantunan yang diukur dari keutamaan dan upaya mangabadikan diri manusia. Ia kemudian merumuskan secara singkat politik sebagai yang memiliki makna, identitas dan nilai yang semuanya terungkap dalam aksi politik di ruang-ruang publik yang memiliki dua dimensi yaitu: pertama; ruang kebebasan politik dan kesamaan yang tercipta melalui wicara dan persuasi. Kedua adalah: dunia bersama yang mencakup institusi dan lingkup permanen bagi kegiatan warga negara. Kedua dimensi ini merupakan ruang gerak warga negara secara timbal balik untuk membangun budaya politik santun melawan kecendrungan orang yang menjadikan politik sebagai mata pencaharian .
Pandangan Arendt jika direkontruksi dalam usaha untuk menjadikan Adonara sebagai kota “Kabupaten”, maka yang perlu dan wajib diperhatikan oleh para penggagas dan seluruh lapisan masyarakat dalam perjuangan menuju “Kabupaten” Adonara adalah pengabdian diri dalam kesantunan masyarakat Adonara untuk menjadikan perjuangan bukan sebagai mata pencaharian melainkan sebagai bentuk kepedulian dan pengabdian akan kepentingan bersama dan penegasan identitas Adonara dalam upaya penerimaan akan adanya pluralitas yang menjamin kebebasan dan kesamaan masyarakat Adonara sendiri.
Peluang atau Ancaman??
Menjadikan Adonara sebagai “Kabupaten” di masa depan kiranya tidak terlepas dari gagasan otonomi daerah yang digulirkan oleh Pemerintah Republik ini. Namun pertanyaan berikut yang perlu dikaji adalah; “Adonara menjadi “Kabupaten”, sebuah peluang mensejahterakan masyarakat Adonara atau justru menjadi ancaman terhadap kesejahteraan itu sendiri”? Pertanyaan ini muncul; karena kepentingan antara peluang dan ancaman memiliki kekuatan yang sama (50 %) dalam usaha memperjuangkan otonomi Adonara sebagai “Kabupaten”.
Di lihat dari segi geografis dengan dukungan kekayaan alam yang ada; Adonara menurut hemat saya memiliki peluang untuk menjadi “Kabupaten”. Sebagai salah satu kota yang menghubungkan transportasi laut Larantuka-Lembata dan sebaliknya; akses transportasi laut mempermudah masyarakat Adonara untuk mengakses segala sumber daya alam yang telah diolah ke luar daerah lain sebagai sumber pemasukan bagi pemerintahan kota “Kabupaten” Adonara. Daerah-daerah wisata kelautan yang memiliki keindahan dan keunikan tersendiri menjadi aset pariwisata bagi pemerintah dan masyarakat Adonara; yang juga turut mendukung pengembangan budaya-budaya Adonara berupa tarian khas daerah-daerah yang selama ini masih menjadi aset para “artis” untuk kepentingan clip dalam promosi lagu. Namun peluang dari segi geografis, sumber daya alam dan budaya tarian tidak dapat dijadikan alasan mendasar untuk menjadikan Adonara sebagai “Kabupaten” kalau tidak didukung oleh sumber daya manusia yang professional, militant, cerdas dan kompeten.
Oleh karena itu menurut hemat saya; hal pokok yang senantiasa dilakukan oleh para penggagas Adonara menjadi “Kabupaten” adalah:
1. Meninjau kembali pendapatan daerah setiap tahun masyarakat Adonara untuk pemerintahan kota Kabupaten Flores Timur selama ini dan termasuk pemasukan bagi kota kecamatan, perwakilan dan desa masing-masing di seluruh Adonara.
2. Menginventarisasi kembali sumber daya-sumber daya alam di seluruh Adonara yang bisa menjadi aset sekaligus devisa bagi kesejahteraan masyarakat Adonara di masa yang akan datang, sekaligus memetakan mata pencaharian masyarakat Adonara secara menyeluruh lengkap dengan tingkat pendidikan.
3. Membuat peta kekuatan sumber daya manusia berdasarkan bidang disiplin ilmu baik yang saat ini sedang menuntut ilmu di perguruan-perguruan tinggi di seluruh Indonesia maupun yang sudah bekerja atau yang masih mencari lowongan pekerjaan. Pemetaan sumber daya manusia harus disesuaikan dengan profesionalitas, militansi dan kecerdasan serta kompetensi yang akan mampu mengolah sumber daya alam dan mampu untuk melaksanakan roda pemerintahan kota “Kabupaten” Adonara kelak. Hal ini penting agar kelak, penempatan sumber daya manusia disesuaikan dengan bidang disiplin ilmu yang dimiliki sekaligus sesuai dengan kebutuhan sumber daya alam.
4. Tiga hal pokok di atas dijadikan sebagai bahan kelayakan untuk disosialisasikan sekaligus didiskusikan secara kontinu bersama seluruh lapisan masyarakat di desa masing-masing untuk melihat apresiasi dan harapan masyarakat terhadap gagasan yang sedang digodok. Sosialisasi kontinu bagi Kaum Muda, mahasiswa dan siswa-siswi tingkat SMA menjadi sangat penting karena peran Kaum Muda baik mahasiswa maupun siswa memiliki peran dan posisi strategis dalam sebuah perjuangan akan perubahan.
Setelah melakukan langkah-langkah sederhana di atas, para penggagas perlu memperhatikan ancaman-ancaman yang kiranya muncul ketika Adonara lahir sebagai kota “Kabupaten”. Beberapa ancaman berkaitan dengan otonomi daerah yang perlu diperhatikan secara serius antara lain:
1. Dari dalam diri penggas sendiri. Tidak boleh dilupakan, bahwa ancaman yang paling rawan seringkali justru datang dari dalam; dalam hal ini para penggagas. Seringkali terjadi bahwa di balik niat baik (walau kasat mata); ada unsur kepentingan kelompok atau pribadi yang diperjuangkan. Sehingga tidak rela untuk memberikan kesempatan kepada yang lebih berkompeten dalam hal kepemerintahan dan penataan kota untuk melaksanakan roda pemerintahan. Kadang para penggagas merasa lebih berhak memegang pucuk pimpinan pemerintahan meskipun tidak profesional, militant, cerdas dan kompeten dari pada orang lain. Jika mentalitas pamrih ini tidak dihilangkan maka dengan sendirinya merusak citra lewo tanah Adonara sendiri. Pertanyaannya; “relakah para penggagas menjadi orang nomor dua, tiga, empat atau tidak sama sekali jika kelak Adonara menjadi “Kabupaten?”
2. Lahirnya budaya politik poliguard. Konsep kepemimpinan teokrasi (ata kebele dan tuan tanah) yang masih kental di wilayah Adonara bisa melahirkan budaya politik poliguard; “yang kuatlah yang berkuasa”. Jika masalah kepemimpinan masih didasarkan pada strata sosial maka tidak mungkin akan melahirkan konflik kepentingan dan benteng perjuangan dengan mudah diprovokasi dan terprovokasi.
3. Semakin meluasnya praktek Korupsi. Otonomi daerah memang dipandang oleh pemerintah sebagai salah satu langkah memperbaiki ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah setempat bisa menentukan kebijakan-kebijakan ekonomi sendiri termasuk bantuan-bantuan negara. Namun ancaman baru yang muncul adalah semakin meluasnya praktek-praktek korupsi karena ruang gerak semakin sempit yang bisa membodohi masyarakat menyangkut anggaran daerah dan desa karena pengelolaan keuangan dan bantuan negara dengan mudah dimanipulasi. Kebijakan yang dikeluarkan lebih menguntungkan kaum kapitalis di mana masalah ekonomi masyarakat dengan mudah dipolitisir oleh elite politik setempat dengan alasan masyarakt setempat belum siap dan mampu mengolah sumber daya alam yang ada di rahim Adonara. Demi alasan perbaikan ekonomi rakyat; pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan investor-inverstor kapitalis yang memungkinkan masuknya sistem neo liberalisme tanpa memperhitungkan dampak kerusakan lingkungan hidup dan semakin lemahnya pemberdayaan sumber daya manusia setempat.
4. Kesiapan menjadi Kabupaten. Hal penting yang perlu dibicarakan dalam setiap diskusi-diskusi dan pembicaraan mengenai usaha menjadikan Adonara sebagai “Kabupaten” adalah kesiapan. Apakah masyarakat Adonara sudah siap sedia dari dan dalam segala aspek kehidupan untuk “memisahkan diri” dari Kabupaten Flores Timur? Kesiapsediaan di sini meliputi: sumber daya manusia, infra struktur yang memadai demi lancarnya akses transportasi yang menghubungkan satu desa dengan desa yang lain, pendapatan daerah setiap tahun dan siapa yang mampu mengelolah kekayaan alam di bumi Adonara dan juga LSM-LSM independen yang bekerja demi kepentingan masyarakat Adonara, bukan sebagai mata pencaharian? Pertanyaan lebih lanjut; apakah sudah dipikirkan akan adanya kelompok idependen yang bertugas memantau dan mengontrol perkembangan dan regulasi pendapatan daerah yang masuk dan juga bantuan-bantuan negara untuk kesejahteraan masyarakat Adonara agar tidak terjadi praktek korupsi di lingkungan pemerintahan dan masyarakat?
Di atas semuanya itu, saya mengajak seluruh Kaum Muda Adonara untuk meminta kepada pemerintah setempat agar segera melakukan perbaikan infrastruktur (jalan-jalan) yang selama ini masih menjadi keprihatinan dan permasalahan kita semua. Di samping itu gerakan-gerakan menentang segala kebijakan pemerintah setempat yang tidak berpihak pada masyarakat, sudah harus mulai dibangun entah lewat diskusi-diskusi tematis dan rutin serta aksi-aksi damai. Adonara di persimpangan menuju “Kabupaten” Adonara, tidak hanya sekedar perjuangan melainkan pengabdian dan keberpihakan. Hanya seluruh lapisan masyarakat Adonaralah yang memutuskannya; untuk maju melewati persimpangan atau berhenti di persimpangan tanpa sebuah perubahan??
.jpg)
.jpg)
